BPD
Badan Permusyawaratan Desa
BPD DESA RAHAYU
 |
Nama
Jabatan
Alamat
|
:
:
:
|
KAMSIADI
Ketua
Dsn. Kayunan RT.02 RW 03 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban
|
|
|
Nama
Jabatan
Alamat
|
:
:
:
|
BUDIONO
Wakil Ketua
Dsn. Nggandu RT.02 RW 06 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban
|
|
|
Nama
Jabatan
Alamat
|
:
:
:
|
SITI AMINAH
Sekretaris
Dsn. Sarirejo RT.01 RW 05 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban
|
|
.jpg)
|
Nama
Jabatan
Alamat
|
:
:
:
|
WARSITO
Anggota
Dsn. Kayunan RT.02 RW 03 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban
|
|
|
Nama
Jabatan
Alamat
|
:
:
:
|
ISMIATIN
Anggota
Dsn. Kayunan RT.03 RW 04 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban
|
|
|
Nama
Jabatan
Alamat
|
:
:
:
|
MOHAMAD BUDI UTOMO
Anggota
Dsn. Kayunan RT.03 RW 02 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban
|
|
|
Nama
Jabatan
Alamat
|
:
:
:
|
AHMAD ROBIL IZATI
Anggota
Dsn. Sarirejo RT.04 RW 05 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban
|
TENTANG BPD
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua
Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/
Wali kota, di mana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota.
Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan
Peraturan Desabersama
Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Wewenang BPD antara lain:
- Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
Penggunaan nama/istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.
BPD mempunyai hak:
a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
b. Menyatakan pendapat.
Anggota BPD mempunyai hak:
a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan pendapat;
d. Memilih dan dipilih; dan
e. Memperoleh tunjangan.
KEANGGOTAAN
(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
(2) Anggota BPD terdiri dari Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat;
(3) Anggota BPD setiap Desa berjumlah gasal dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku;
